Banjir Aceh

Nusron Wahid menyoroti adanya pergerakan mafia tanah yang memanfaatkan situasi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera

Bima Arya mengatakan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati semata, tapi juga pejabat Pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan.

Nusron menegaskan bencana tersebut harus menjadi titik evaluasi serius bagi pemerintah untuk memperbaiki tata ruang agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Setelah akses terbuka, Prajurit TNI mendapati kondisi seluruh ruangan rumah sakit dipenuhi lumpur setinggi sekitar 40 cm.

Bima Arya menjelaskan, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tertera dengan jelas adanya kewajiban bagi Kepala Daerah, dalam hal ini larangan bagi Kepala Daerah dan sanksi-sanksi.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan taktis terkait kebutuhan mendesak warga terdampak saat bermalam di Aceh untuk memimpin langsung rapat penanganan bencana.

Selain itu, para warga terdampak banjir juga membutuhkan pakaian. Pasalnya, kata dia, pakaian warga terendam lumpur akibat banjir.

Prabowo kemudian mempersilakan bagi Bupati yang ingin lari dari masalah. Tetapi, ia meminta kepada Mendagri untuk segera mencopot bupati yang lari.