Banjir Aceh

Usulan Presiden Prabowo untuk mencabut Hak Guna Usaha yang saat ini diberikan kepada perusahaan

Nusron Wahid menyoroti adanya pergerakan mafia tanah yang memanfaatkan situasi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera

Bima Arya mengatakan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati semata, tapi juga pejabat Pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan.

Keterbatasan APBD kini menjadi kendala serius bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana tersebut.

Setelah akses terbuka, Prajurit TNI mendapati kondisi seluruh ruangan rumah sakit dipenuhi lumpur setinggi sekitar 40 cm.

Bima Arya menjelaskan, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tertera dengan jelas adanya kewajiban bagi Kepala Daerah, dalam hal ini larangan bagi Kepala Daerah dan sanksi-sanksi.

Pertamina Patra Niaga terus bergerak cepat memastikan akses energi tetap terjaga bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Selain itu, para warga terdampak banjir juga membutuhkan pakaian. Pasalnya, kata dia, pakaian warga terendam lumpur akibat banjir.