Bansos Cair

Pemerintah tengah menyiapkan sistem baru pendataan penerima bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi digital.

Digitalisasi bantuan sosial (bansos) bisa mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pencairan bansos PKH dan BPNT memasuki tahap 3 di Agustus 2025. Masyarakat yang masuk daftar penerima bansos akan mendapatkan bantuan senilai Rp600.000.

Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (ATENSI YAPI) yang telah mencapai Rp354,09 miliar hingga 30 Juni 2025.

Kebijakan itu diambil usai ditemukan banyak ketidaksesuaian antara data Kemensos dengan kondisi nyata di lapangan.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Pernyataan ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.

Bantuan yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga totalnya mencapai Rp600.000.