Kumpulan Berita
Pemerintah menetapkan aturan baru terkait penyelesaian barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Regulasi yang diundangkan pada 31 Desember 2025 tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.
Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta memeriksa 82 kapal pesiar berukuran kecil atau yacht yang sedang bersandar di Dermaga Batavia Marina, Ancol.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil dan uang tunai senilai sekitar Rp1 miliar, terkait kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Siswo menegaskan Bea Cukai Jakarta melakukan pengawasan tersebut untuk memastikan barang-barang mewah yang dijual telah memenuhi kewajiban kepabeanan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik setidaknya 1.585 pejabat baru dan mengakui integritas Kementerian Keuangan yang dipertanyakan publik. Hal ini tak lepas dari sejumlah kasus yang menjerat aparat di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima mobil, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah kendaraan tersebut disita dari kantor pusat Bea Cukai di Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, adanya keterkaitan antara perkara dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan, alasan baru menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi importasi barang di lingkungan DJBC.