Bencana Alam

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan target tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda saat memasuki bulan suci Ramadhan.

Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjamin aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang terdampak bencana tetapi diakui negara meski bukti kepemilikan atau sertipikat tanah hilang.

Pemberian HGU bekas pakai kepada korban bencana merupakan keputusan politik yang harus mendapatkan persetujuan jajaran kabinet Merah Putih

Sementara jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian menurun dari sebelumnya 154.973 jiwa menjadi 135.696 jiwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana beserta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah hingga Jumat 16 Januari 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara), bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayahnya difokuskan pada perbaikan sungai dari hulu hingga hilir.