Bencana Alam

Pemerintah menegaskan perubahan penting dalam tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Melalui aturan baru, jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak lagi dirangkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda), melainkan diisi oleh pejabat definitif sebagai kepala perangkat daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya akan bergerak cepat setelah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah terdampak oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kurun sebulan, Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Jembatan (Satgas Jembatan) mampu menyelesaikan pembangunan jembatan gantung sebanyak 11 unit. Awal 2026 ini pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan 50 jembatan gantung.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri, mulai mengusut keberadaan kayu gelondongan yang viral karena diduga menyebabkan bencana alam hingga menutupi masjid di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyelidikan dilakukan dengan mengecek langsung aliran sungai yang dipenuhi potongan kayu.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri resmi menetapkan tersangka perorangan dalam kasus kayu gelondongan yang diduga berkaitan dengan bencana banjir dan longsor di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Bencana bukan hanya krisis alam, tetapi juga krisis komunikasi dan kepemimpinan.

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme penanganan bencana yang berjenjang bagi korban banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kementerian Koperasi (kemenkop) memastikan bahwa Koperasi-Koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra akan terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca bencana di wilayah Sumatra.