Bencana Alam

Pemerintah menyiapkan dua skema hunian sementara (huntara), untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang tetap terpenuhi. Dua skema tersebut meliputi huntara terpusat dan huntara in-situ yang dibangun di lokasi rumah warga terdampak.

Pemerintah mempercepat pemasangan 270 unit jembatan darurat Bailey di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Jembatan-jembatan tersebut tidak hanya menghubungkan kembali akses jalan nasional, tetapi juga jalan kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Sebagian besar kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana di Sumatra telah beralih status dari tanggap darurat ke transisi darurat.

Dalam setiap bencana, respons awal hampir selalu terfokus pada evakuasi, distribusi bantuan logistik, serta penyediaan tempat pengungsian. Langkah-langkah tersebut krusial pada fase tanggap darurat.

Pemerintah mempercepat pemulihan akses jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana. Puluhan alat berat dikerahkan untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah yang sempat terputus akibat longsor dan banjir bandang.

Pemandangan penuh harapan dan keceriaan tampak di Kompleks Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang. Warga yang selama ini tinggal di tenda darurat kini mulai menghuni rumah sementara yang dibangun pemerintah melalui BUMN.

Pemerintah pusat mewajibkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh provinsi serta kabupaten/kota.

Pemerintah menegaskan perubahan penting dalam tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Melalui aturan baru, jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak lagi dirangkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda), melainkan diisi oleh pejabat definitif sebagai kepala perangkat daerah.