Beras Oplosan

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai, temuan 212 merek beras yang tidak sesuai standar kualitas, karena lemahnya sistem distribusi pangan nasional dan tidak transparannya jalur pengawasan, menjadi faktor utama suburnya praktik curang ini.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengusut peredaran beras fortifikasi yang diduga bermasalah. Hingga pekan pertama Agustus 2026, Bapanas telah mengumpulkan lebih dari 100 sampel beras fortifikasi yang berasal dari delapan produsen terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan harga beras akan segera turun dalam waktu dekat.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta kepolisian membongkar kasus temuan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dengan menurunkan kualitas dan menaikkan harga di pasaran.

Pengusaha ritel siap menjual beras premium oplosan dengan harga murah setelah mendapat rekomendasi pemerintah. Kelangkaan beras sempat terjadi karena penahanan penjualan oleh ritel akibat indikasi pemalsuan. Mentan menyatakan beras oplosan layak konsumsi tetapi mereknya tidak sesuai.

4 merek beras diduga oplosan. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri mengungkap dugaan praktik pengoplosan beras.

Sebanyak 212 merek beras di 10 provinsi diduga telah dioplos dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, beras oplosan atau beras tidak sesuai mutu yang belakangan ramai di masyarakat tetap layak konsumsi. Hanya saja ada pemalsuan terkait brand yang dijual dengan isi produknya.