BGN.

Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia mengalami penghentian operasional sementara atau suspend karena belum mendaftarkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia diberhentikan operasional sementara atau di-suspend. Data ini tercatat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 Maret 2026, mencakup akumulasi sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.

Pengelolaan sampah tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan bagian penting

Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji efisiensi anggaran menyusul antisipasi dampak gejolak dunia saat ini.

Program MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

SPPG yang belum mendaftar tersebut tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat

Sekitar 80 SPPG di wilayah Solo Raya masih menggunakan hanya 1 hingga 5 suplier bahan pangan.

Terdapat sejumlah aspek yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.