Bpjs

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa setiap pemohon pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti meluruskan kabar terkait pelayanan publik yang wajib melampirkan kartu angggota BPJS Kesehatan.

Baru-baru ini viral sebuah cuitan di media sosial Twitter yang birisi laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan menganggarkan Rp3,1 miliar untuk pejabat main golf.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti buka suara soal aturan yang mewajibkan masyarakat melampirkan kartu BPJS Kesehatan untuk mengurus sejumlah izin.

Beredar kabar viral di media sosial Twitter bahwa BPJS Ketenagakerjaan menganggarkan Rp 3,1 miliar untuk fasilitas golf bagi para pejabat.

Secara logika, masyarakat yang bisa membeli tanah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif bagus. Seharusnya tidak masalah

Masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan diusulkan mendapat subsidi.

Kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah