BPKP

BPKP mencatat tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan PPDS sampai dengan Desember sebesar Rp1,4 triliun.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus melakukan validasi terhadap dugaan data fiktif Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Reviu atas tunggakan klaim rumah sakit tersebut telah tuntas dilaksanakan dalam empat tahap

Uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp8 triliun hingga kuartal I-2021.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun tangan untuk menyelesaikan polemik data 97.000 fiktif PNS.

“Jangan menunggu bertindak setelah ada kesalahan, setelah terjadi kesalahan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo menugasi BPKP dan APIP untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah

Luhut Binsar Pandjaitan ingin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) melakukan audit setiap kementerian/lembaga