Kumpulan Berita
(BPKP) mencatat ada tambahan data penerima bansos sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BPKP mencatat tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan PPDS sampai dengan Desember sebesar Rp1,4 triliun.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus melakukan validasi terhadap dugaan data fiktif Pegawai Negeri Sipil (PNS).
BPKP menilai integrasi data pengawasan antar kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah perlu dilakukan.
Uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp8 triliun hingga kuartal I-2021.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun tangan untuk menyelesaikan polemik data 97.000 fiktif PNS.
Kementerian BUMN menyiapkan opsi restrukturisasi hingga likuidasi PT Garuda Indonesia (Persero).
Presiden Joko Widodo menugasi BPKP dan APIP untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah