BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan penyebab neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatat defisit pada Mei 2026. Kondisi ini sekaligus mengakhiri tren surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Tingkat inflasi tahun kalender berada di angka 1,79 persen (year-to-date/ytd) dan inflasi secara tahunan menyentuh posisi 3,34

Berbagai keputusan diambil pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari membangun infrastruktur, memperluas akses pasar, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, hingga mengembangkan UMKM.

Tidak ada negara yang bisa merencanakan masa depannya tanpa memahami kondisi hari ini. Di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung semakin cepat, kebutuhan akan data yang akurat menjadi semakin penting. Karena itulah Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sebuah upaya untuk memotret dunia usaha Indonesia secara menyeluruh.

Sensus Ekonomi bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ini dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sebagai amanat Undang-Undang Statistik.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026. Pendataan ini akan berlangsung selama dua setengah bulan hingga 31 Agustus 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin, (15/6/2026).