Kumpulan Berita

Bumn


Hot Issue
12 September 2025

Arahan Danantara, Komisi VI Dukung Penggabungan 3 Anak Usaha Pertamina

Komisi VI DPR mendukung rencana Pertamina menggabungkan tiga subholding untuk efisiensi dan fokus pada bisnis inti migas dan energi terbarukan. Langkah ini sejalan dengan arahan Danantara untuk merampingkan BUMN.

Hot Issue
12 September 2025

Wamen BUMN Ungkap RI Hadapi Ancaman di Sektor Strategis

Wamen BUMN tekankan pentingnya ekosistem digital yang tangguh hadapi ancaman siber. Forum Digital Resilience Summit 2025 jadi ajang kolaborasi untuk kedaulatan digital Indonesia. Ancaman AI, quantum computing, dan privasi data butuh solusi terintegrasi.

Hot Issue
8 September 2025

Arah Ekonomi Prabowo: Swasta Kuat, BUMN Tak Korup, Koperasi Naik Kelas

Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan ekonomi ke depan

Hot Issue
4 September 2025

Larangan Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Bos Danantara: Kita Ikuti

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan akan mengikuti putusan MK yang melarang wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. MK memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk penyesuaian.

Hot Issue
4 September 2025

RUPSLB Telkom Ditunda, Ini Penjelasan CEO Danantara

RUPSLB Telkom ditunda karena penyempurnaan proses dan menghormati Putusan MK terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri. CEO Danantara memastikan kepatuhan terhadap aturan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Hot Issue
31 August 2025

4 Fakta Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, termasuk menjadi komisaris BUMN. Putusan ini direspons Istana yang akan mempelajarinya. Inilah 4 fakta penting terkait putusan MK tersebut.

Hot Issue
28 August 2025

Dilarang MK, Ini Daftar 33 Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan

Daftar 33 wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan. Mahkamah Konstitusi (MK) melarang adanya rangkap jabatan oleh wamen.

Hot Issue
28 August 2025

Komisaris BUMN Rugi Dapat Tantiem, Prabowo: Enak di Lo!

Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menghapus praktik pemberian bonus atau tantiem.