Kumpulan Berita

Cukai Rokok.


Hot Issue
20 September 2025

Cukai Rokok 57 Persen, Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik tingginya cukai rokok (57%) karena dampaknya pada industri dan tenaga kerja, tanpa mitigasi yang jelas. Ia berencana mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog dengan pelaku industri dan memberantas rokok palsu.

Hot Issue
19 September 2025

Kebijakan Cukai Malah Bunuh Industri, Purbaya: Enggak Fair Kita Narik Ratusan Triliun dari Rokok

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya cukai rokok yang dapat 'membunuh' industri tanpa mitigasi pengangguran. Ia berjanji melindungi industri dari rokok palsu dan akan mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog.

Hot Issue
18 September 2025

Tarif Cukai Rokok 2026 Naik? Ini Penjelasan Wamenkeu 

Pemerintah masih mengkaji kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok untuk 2026.

Hot Issue
12 September 2025

Industri Rokok Tertekan, Menkeu Purbaya Diminta Tinjau Ulang Kebijakan Cukai

Komisi XI DPR RI meminta Menkeu meninjau ulang kebijakan cukai rokok 2026 terkait kesulitan industri rokok. Kenaikan cukai agresif berpotensi membebani produsen SKM. Pengawasan rokok ilegal diusulkan sebagai solusi alternatif.

Hot Issue
10 September 2025

Gudang Garam Buka Suara soal Pensiun Dini 309 Karyawannya

Gudang Garam membantah PHK massal, menjelaskan 309 karyawan pensiun dini secara normatif. Perusahaan menyoroti daya beli konsumen yang lesu akibat tingginya cukai rokok dan maraknya rokok ilegal. GGRM berinovasi dengan produk baru sebagai upaya penyesuaian.

Hot Issue
30 July 2025

Ini Alasan Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Seruan untuk moratorium atau menghentikan sementara kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan semakin menguat.

Hot Issue
14 July 2025

Indonesia Bisa Kehilangan Penerimaan Negara Rp216,9 Triliun, Ini Penyebabnya

Regulasi terbaru di industri tembakau bisa membuat penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) tergerus.

Hot Issue
1 July 2025

RI Terancam Rugi Ratusan Triliun Rupiah, Ini Penyebabnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi.