Kumpulan Berita
Isi draf Revisi UU Penyiaran dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers.
Dia pun menegaskan bahwa apapun bentuk keberatan terhadap pemberitaan, dapat diselesaikan secara etik.
Komite independen dari Dewan Pers ini diperlukan guna menjembatani konflik kepentingan antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers
Dewan Pers menilai secara prosedural liputan tersebut tak melanggar Kode Etik Jurnalistik.
Salah satu mandat aturan ini adalah pembentukan komite yang akan ditugaskan untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menjelaskan alasan tidak memasukkan perwakilan perusahaan pers ke Komite Publisher Rights.
Hal tersebut disampaikan Ninik dalam konferensi pers di Lantai 7 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024) siang.
Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Lantai 7 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024) siang.