Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta penyelengara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP netral dan profesional.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengaku atas mengatasnamakan dirinya untuk menipu orang.

Penindasan seperti itu, menurut Din Syamsuddin, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional.

Din Syamsuddin mengaku, sedikit kebingunan atas pencekalan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Sihab (HRS) oleh Kerajaan Arab Saudi.

Din Syamsudin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi "wasit" yang baik dalam pilpres dan pileg mendatang.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menyayangkan beredarnya video editan pengeroyokan terhadap suporter Persija.

Presiden Jokowi sudah mengantongi beberapa nama pengganti Din Syamsuddin yang mundur dari Utusan Khusus Presiden.

Din telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan keinginannya tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta.