DJP Kemenkeu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan progres positif dalam kepatuhan perpajakan nasional di awal tahun 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pergantian jabatan di lingkungan pajak merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pengisian posisi strategis pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, beserta jajaran eselon II lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 maupun adopsi sistem perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Menteri Keuangan Purbaya (Menkeu) Yudhi Sadewa berencana membersihkan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari praktik penyelewengan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Januari 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana para tersangka, dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara mengenai penggeledahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (13/1/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang menyeret sejumlah oknum pegawai.