DJP

Pendaftaran tersebut menjadi bagian dari penerapan standar pajak minimum global sebesar 15?gi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Gelombang mutasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai polemik internal.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto akan membatalkan rotasi pejabat yang terindikasi masuk tanpa melalui proses seleksi resmi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat akumulasi penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp57,23 triliun hingga 31 Agustus 2026. Capaian ini bersumber dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp44,05 triliun, pajak aset kripto Rp2,15 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp5,28 triliun, serta Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp5,75 triliun.

Penerapan regulasi yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut sempat mengalami beberapa kali penundaan.

Sementara itu, pejabat yang telah memenuhi persyaratan seleksi tetap melanjutkan proses rotasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purbaya Yudhi Sadewa mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan Rp5 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai isu pemungutan pajak bagi pemilik rumah kontrakan.