DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan pemerintah untuk menjual barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun 2026-2027.

Kewenangan besar dalam penerapan RUU Perampasan Aset sebaiknya diberikan kepada lembaga yang memiliki kredibilitas. Selain itu, pengawasan ketat juga diperlukan sebagai bagian penting untuk memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher dan Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan dikabarkan terdampak erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Hal itu diketahui setelah keduanya absen dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (7/9/2026).

Program rusun keagamaan bukanlah hal baru, karena sebelumnya telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di sektor perumahan ketika urusan perumahan masih berada dalam satu kementerian dengan pekerjaan umum melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono memaparkan rincian rencana anggaran lembaganya pada 2027. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp240,2 triliun, dengan sebagian besar digunakan untuk mendukung program pemenuhan Gizi Nasional.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga keberlangsungan flora dan fauna endemik Indonesia. Kondisi tersebut mendapat perhatian anggota DPR RI, Rajiv.

RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan lain sebagainya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun meski telah mendapat Pagu Anggaran 2027 senilai Rp139,19 triliun. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang sejumlah kebutuhan Polri, seperti penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, dan pengamanan VVIP.