Kumpulan Berita

DPR RI.


Nasional
22 January 2026 00:09 WIB

RUU Jabatan Hakim, Status PNS Berubah Jadi Pejabat Negara

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono mengatakan hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Nasional
21 January 2026

Pemerintah dan Komisi III Sepakati RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR

Habiburokhman mengungkapkan pertimbangan RUU itu jadi usul inisiatif DPR.

Nasional
21 January 2026

Dorong DPR Percepat RUU Pemilu, Sekjen Perindo: Perkuat Demokrasi!

Mantan Komisioner KPU RI ini menegaskan, bahwa Perindo berkomitmen mengawal proses revisi agar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata melayani kepentingan pragmatis kelompok tertentu.

Nasional
21 January 2026

DPR Tunda Bahas RUU Pilkada, Great Institute Apresiasi Dasco

Dasco menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada tidak ada dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Nasional
20 January 2026

Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros Pernah Bantu Misi SAR di Lampung

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI M Syafi?? i mengungkapkan, bahwa pesawat ATR 42-500 yang jatuh di Maros, Sulawesi Selatan, sebelumnya pernah diterjunkan untuk membantu tim SAR dalam misi pencarian korban kapal terbakar di perairan Lampung.

Nasional
19 January 2026

DPR Dorong Penyelesaian Masalah Agraria dengan Kolaborasi Lintas Sektor

Politikus Partai Gerindra ini melanjutkan, negara sangat tegas ketika ingin memberi izin, baik untuk investasi, pembangunan, maupun proyek strategis.

Nasional
16 January 2026

DPR: Negara Dorong Penegakan Hukum yang Adil dan Berpihak pada Rakyat Kecil

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menekankan pentingnya negara hadir untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Nasional
16 January 2026

RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan mengatur dua mekanisme perampasan. Salah satunya, perampasan dapat dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.