Dpr Ri

Komisi III DPR RI menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana dalam konflik agraria struktural. Penundaan dilakukan setelah Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, peluang pengangkatan menjadi PNS dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus memberikan kepastian terhadap status dan kesejahteraan para guru.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pimpinan DPR kembali menggelar rapat bersama perwakilan pemerintah untuk membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas pada masa persidangan 2026-2027. RUU Perampasan Aset termasuk dalam 43 RUU yang saat ini masih disusun bersama pemerintah.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan 4 hal. Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang adil bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna. Menurutnya, transportasi online telah menjadi bagian penting dari mobilitas sekaligus sumber penghasilan banyak keluarga.

Dua helikopter bersiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Pengamanan ketat terlihat di kawasan Kompleks Parlemen.

Arus lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, terpantau padat lancar pada Jumat (14/8/2026) pagi menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.