Dpr Ri

Saat ini, Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta Pemilu.

Dia menegaskan, bahwa merawat prasasti peradaban seperti Paseban Tri Panca Tunggal adalah tanggung jawab lintas generasi.

Usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) kepada Komisi III DPR RI.

DPR memastikan akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini menyusul penetapan tersangka terhadap eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama eks Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pimpinan DPR RI menyoroti secara khusus terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh level Rp18.000 per dolar AS per Kamis (4/6/2026).

Komisi I DPR RI menegaskan, TNI Angkatan Laut (TNI AL) memiliki kewenangan untuk menghentikan kapal apa pun yang terindikasi melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anggota DPR RI Komisi XI, Didik Haryadi mengajak diaspora Boyolali yang berada di seluruh dunia berkontribusi dalam membangun bangsa.