Dpr Ri

Penyusunan Buku Anotasi KUHAP bertujuan memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Komisi III DPR RI buka suara terkait belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, salah satu poin krusial dalam pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan ini saat berlaku nanti.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh kepada seorang remaja yang menjadi korban rudapaksa oleh 27 pelaku di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Cucun mengatakan DPR akan terlebih dahulu menggelar Bamus sebelum mengulas RUU Pemilu.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar, meminta pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi distribusi BBM subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel). Ia juga mendorong penambahan kuota untuk jenis BBM subsidi, terutama Bio Solar dan Pertalite, menyusul masih ditemukan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan, hingga saat ini belum ada usulan yang masuk ke DPR terkait perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda. Ia menegaskan, perubahan nama provinsi tidak bisa hanya diatur melalui peraturan di tingkat daerah.