Dpr Ri

Saan Mustopa menjelaskan, DPR hingga saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum masuk ke tahap pembahasan.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Nurdin Halid, menyoroti capaian Indonesia yang menduduki peringkat kedua sebagai negara paling tahan terhadap krisis energi, sebagaimana laporan terbaru J.P. Morgan.

Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, mengungkap surat pengajuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus yang menersangkakan kliennya sudah tiga bulan lebih belum mendapat tanggapan dari Komisi III DPR RI. Untuk itu, pihaknya kembali menyurati Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta pemerintah mengevaluasi aktivitas reklamasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Ia menilai proyek reklamasi di kawasan tersebut berlangsung masif dan berpotensi merusak ekosistem mangrove.

Transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik didorong mengggunakan Rupiah. Penggunaan Rupiah dinilai menjadi langkah strategis.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai wacana pemerintah untuk membebankan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka perlu dikaji secara sangat hati-hati dan komprehensif, terutama dari aspek hukum internasional.

DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa 21 April 2026. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan pekerja domestik di Indonesia setelah melalui proses panjang tanpa kepastian hukum.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan alasan mengapa jarang menghadiri rapat di Komisi I DPR RI. Ia mengaku ketidakhadirannya dalam rapat di DPR lantaran jadwal yang tidak pas.