DPR RI.

DPR RI tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Bahkan, ada target RUU tersebut harus rampung pada 15 Desember 2026.

Perlindungan hukum tersebut diperlukan untuk menjaga independensi profesi sekaligus memastikan proses pemberesan harta pailit dapat berjalan secara efektif demi kepentingan kreditor maupun debitor.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) AH Bimo Suryono, mengatakan komitmen tersebut perlu terus dikawal agar tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

DPR RI berkomitmen untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu diperkuat dengan adanya dialog antara DPR RI dengan para demonstran yang menggelar aksi pada Kamis (27/8/2026).

Aparat kepolisian menemukan senjata tajam yang diduga berupa golok di tengah kerumunan massa aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Temuan tersebut terjadi saat demonstrasi yang diikuti berbagai elemen masyarakat berlangsung di kawasan parlemen.

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui penetapan Sarjito sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026??"2031.

Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang terkait aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Puluhan orang tersebut diamankan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR RI mulai ditutup menjelang aksi demonstrasi warga Pati, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Meski demikian, arus lalu lintas di kawasan tersebut masih terpantau ramai lancar.