DPR RI

Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (24/8/2026).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan, tidak mengajukan permintaan pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun kecewa karena Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana terkait konflik agraria struktural di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Rajiv menilai keterlibatan jajaran kepolisian dalam penguatan produksi bawang putih menunjukkan respons cepat Polri dalam mendukung agenda pemerintah di sektor pangan.

Komisi III DPR RI menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana dalam konflik agraria struktural. Penundaan dilakukan setelah Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, peluang pengangkatan menjadi PNS dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus memberikan kepastian terhadap status dan kesejahteraan para guru.

DPR RI menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026-2031. Nuzran pun resmi menggantikan posisi Hery Susanto yang terjerat kasus korupsi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas pada masa persidangan 2026-2027. RUU Perampasan Aset termasuk dalam 43 RUU yang saat ini masih disusun bersama pemerintah.