DPR RI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan, tidak mengajukan permintaan pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun kecewa karena Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana terkait konflik agraria struktural di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum bagi PT Timah untuk membeli sekitar 3.000 ton timah milik masyarakat di Pulau Belitung yang saat ini menumpuk di gudang perusahaan.

Komisi III DPR RI menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana dalam konflik agraria struktural. Penundaan dilakukan setelah Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, peluang pengangkatan menjadi PNS dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus memberikan kepastian terhadap status dan kesejahteraan para guru.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pimpinan DPR kembali menggelar rapat bersama perwakilan pemerintah untuk membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas pada masa persidangan 2026-2027. RUU Perampasan Aset termasuk dalam 43 RUU yang saat ini masih disusun bersama pemerintah.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan 4 hal. Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).