DPR RI.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun meski telah mendapat Pagu Anggaran 2027 senilai Rp139,19 triliun. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang sejumlah kebutuhan Polri, seperti penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, dan pengamanan VVIP.

Pengamat hukum dan politik, Pieter C Zulkifli meminta DPR RI membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia mengingatkan kesepakatan DPR dengan demonstran tidak boleh sekadar menjadi ?? obat penenang” untuk meredam kemarahan publik.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad membenarkan ada delapan Warga Negara Indonesia (WNI) bergabung dengan tentara Rusia. Hal itu didapatkan dari informasi intelijen Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna memperingati ulang tahun ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

DPR RI tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Bahkan, ada target RUU tersebut harus rampung pada 15 Desember 2026.

Perlindungan hukum tersebut diperlukan untuk menjaga independensi profesi sekaligus memastikan proses pemberesan harta pailit dapat berjalan secara efektif demi kepentingan kreditor maupun debitor.

DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut dinilai menjadi momentum untuk menuntaskan regulasi yang telah lama dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

DPR RI berkomitmen untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu diperkuat dengan adanya dialog antara DPR RI dengan para demonstran yang menggelar aksi pada Kamis (27/8/2026).