DPR RI

Keterlibatan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Gas Alam Cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Blok Masela dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional.

Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk diteruskan ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (20/7/2026), Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyatakan seluruh pembahasan tingkat I telah rampung dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono buka suara soal wacana efisiensi jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rencana tersebut, anak-anak dari keluarga mampu atau yang masuk kategori Desil 8-10 tidak lagi menjadi penerima manfaat seperti sebelumnya.

Penyusunan Buku Anotasi KUHAP bertujuan memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Komisi III DPR RI buka suara terkait belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, salah satu poin krusial dalam pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan ini saat berlaku nanti.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh kepada seorang remaja yang menjadi korban rudapaksa oleh 27 pelaku di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.