DPR RI.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan angin segar bagi lebih dari 65 juta pengusaha UMKM yang selama ini terbebani biaya admin, komisi, dan biaya layanan lain di platform digital.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar, meminta pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi distribusi BBM subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel). Ia juga mendorong penambahan kuota untuk jenis BBM subsidi, terutama Bio Solar dan Pertalite, menyusul masih ditemukan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan, hingga saat ini belum ada usulan yang masuk ke DPR terkait perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda. Ia menegaskan, perubahan nama provinsi tidak bisa hanya diatur melalui peraturan di tingkat daerah.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (7/7/2026). Forum itu tidak dihadiri semua legislator.

Marwan menyinggung hadirnya undang-undang Perkawinan. Dimana, dalam regulasi itu diatur secara tegas adanya pasangan antara laki-laki dan perempuan.

Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyatakan keprihatinannya terhadap kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin yang belum juga padam hingga memasuki hari kelima. Menurutnya, persoalan yang kini dihadapi bukan hanya penyebaran api, tetapi juga dampak kesehatan bagi warga sekitar.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan sinergitas kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan DPR terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk usulan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).