Kumpulan Berita

DPR RI.


Nasional
4 May 2026

PDIP Tekankan Gotong Royong Politik Lewat Filosofi Sapu Lidi Ajaran Bung Karno

Romy juga menekankan pentingnya adaptasi strategi politik melalui pendekatan digital untuk menjangkau generasi muda (Gen Z).

Nasional
1 May 2026

DPR Buka Ruang untuk Buruh dalam Penyusunan UU Ketenagakerjaan Baru

Buruh diminta untuk "memasak" sendiri bahan awal regulasi tersebut sebelum dibahas bersama pemerintah dan parlemen.

Nasional
1 May 2026

RUU Pemilu Belum Dibahas, DPR Pertimbangkan Putusan MK hingga Kajian Parpol

Saan Mustopa menjelaskan, DPR hingga saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum masuk ke tahap pembahasan.

Nasional
29 April 2026

Kubu Roy Suryo Cs Curhat Suratnya 3 Bulan Dicuekin Komisi III DPR

Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, mengungkap surat pengajuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus yang menersangkakan kliennya sudah tiga bulan lebih belum mendapat tanggapan dari Komisi III DPR RI. Untuk itu, pihaknya kembali menyurati Komisi III DPR RI.

Hot Issue
28 April 2026

Reaksi DPR soal Stok Beras RI Tembus hingga 5 Juta Ton

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman berhasil melakukan swasembada beras. Sebab, saat ini stok beras Indonesia sudah menembus hingga lebih dari 5 juta ton.

Nasional
27 April 2026

DPR Minta Evaluasi Reklamasi Pulau Serangan, Soroti Dampak Lingkungan

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta pemerintah mengevaluasi aktivitas reklamasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Ia menilai proyek reklamasi di kawasan tersebut berlangsung masif dan berpotensi merusak ekosistem mangrove.

Nasional
25 April 2026

DPR: Tarik Pajak di Selat Malaka Bakal Timbulkan Konflik Baru

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai wacana pemerintah untuk membebankan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka perlu dikaji secara sangat hati-hati dan komprehensif, terutama dari aspek hukum internasional.

Nasional
23 April 2026

12 Poin Aturan Pekerja Rumah Tangga dalam UU PPRT

Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan pekerja domestik di Indonesia setelah melalui proses panjang tanpa kepastian hukum.