DPR RI

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, menekankan pentingnya negara hadir untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan mengatur dua mekanisme perampasan. Salah satunya, perampasan dapat dilakukan tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Bayu Dwi Anggono menjabarkan secara rinci jenis aset yang dapat dirampas negara dari tindak pidana bermotif ekonomi, sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Sementara, sejumlah aparat kepolisian terlihat langsung bersiaga untuk mengamankan di belakang barisan massa buruh.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pada Kamis, 15 Januari 2026, sekitar seribu buruh bakal menggeruduk Gedung DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, untuk menggelar aksi demonstrasi.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mengkritisi layanan iPusnas dan kondisi perpustakaan daerah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Gedung DPR RI, Rabu (14/1/2026).

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, kemandirian ekonomi dan stabilitas negara tidak pernah tumbuh di ruang hampa.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menegaskan, bahwa kedudukan Polri idealnya tetap berada di bawah Presiden. Menurutnya, wacana yang mengusulkan Polri ditempatkan di bawah kementerian merupakan gagasan yang justru mundur.