DPR RI

Komisi IX DPR RI menghormati keputusan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. Namun roda kelembagaan dinilai harus tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal menegaskan, lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) belum diputuskan oleh Pemerintah hingga saat ini. Namun, ia mendengar, Pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah lokasi pusat keuangan internasional di Bali.

Berikut sembilan nama anggota KPI 2026-2029 yang disepakati DPR.

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini difokuskan pada dua aspek utama, yakni validasi data 63 juta penerima manfaat serta penataan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keterlibatan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Gas Alam Cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Blok Masela dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional.

Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk diteruskan ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (20/7/2026), Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyatakan seluruh pembahasan tingkat I telah rampung dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengungkapkan pihaknya masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp1,609 triliun dan akan diselesaikan melalui mekanisme DIPA Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Buku Anotasi KUHAP bertujuan memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.