Dpr Ri

Penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), mendapat respons positif dari Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Ia berharap kepemimpinan Kuntadi mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui pemberantasan korupsi yang tegas dan berintegritas.

Meski demikian, ia mengingatkan pembahasan beleid tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Komisi IX DPR RI menghormati keputusan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. Namun roda kelembagaan dinilai harus tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Berikut sembilan nama anggota KPI 2026-2029 yang disepakati DPR.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Financial International Indonesia (PFII) menjadi Undang-Undang (UU).

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini difokuskan pada dua aspek utama, yakni validasi data 63 juta penerima manfaat serta penataan ulang skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk diteruskan ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (20/7/2026), Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyatakan seluruh pembahasan tingkat I telah rampung dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono buka suara soal wacana efisiensi jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rencana tersebut, anak-anak dari keluarga mampu atau yang masuk kategori Desil 8-10 tidak lagi menjadi penerima manfaat seperti sebelumnya.