DPR RI.

Perlindungan hukum tersebut diperlukan untuk menjaga independensi profesi sekaligus memastikan proses pemberesan harta pailit dapat berjalan secara efektif demi kepentingan kreditor maupun debitor.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) AH Bimo Suryono, mengatakan komitmen tersebut perlu terus dikawal agar tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut dinilai menjadi momentum untuk menuntaskan regulasi yang telah lama dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

Aparat kepolisian menemukan senjata tajam yang diduga berupa golok di tengah kerumunan massa aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Temuan tersebut terjadi saat demonstrasi yang diikuti berbagai elemen masyarakat berlangsung di kawasan parlemen.

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui penetapan Sarjito sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026??"2031.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, tidak masalah jika harus mundur dari jabatan sebagai anggota DPR apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak rampung disahkan pada Desember 2026.

Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR RI mulai ditutup menjelang aksi demonstrasi warga Pati, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Meski demikian, arus lalu lintas di kawasan tersebut masih terpantau ramai lancar.

Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka langsung menuju ruang rapat paripurna.