DPR RI.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Abdul Muiz Ali, meminta Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menarik pernyataan dan usulannya mengenai penyediaan alat bantu seksual (sex toy), bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Muiz menjelaskan, Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur dan memberikan panduan baku mengenai tata cara mengendalikan serta memenuhi kebutuhan biologis manusia secara bermartabat.

Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Panja ini akan berisikan sedikitnya 23 orang anggota yang akan terlibat aktif membahas beleid tersebut.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Azis Subekti mendorong penguatan regulasi Satu Data Indonesia untuk mengatasi persoalan kebijakan publik yang dinilai tidak tepat sasaran akibat perbedaan, ketidakakuratan, maupun keterlambatan pembaruan data pemerintah.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri. Ia berkata, tak ada permasalahan selama proses uji kelayakan yang dilakukan Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, penertiban harus dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area klaster mewah yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.