DPR RI.

Komisi III DPR RI menyoroti perlunya keterlibatan anggota Polri aktif dalam sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas). Hal ini mencuat saat Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar untuk membahas RUU Polri.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) kepada Komisi III DPR RI.

DPR memastikan akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini menyusul penetapan tersangka terhadap eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama eks Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi II DPR RI akan menggelar rapat untuk membahas RUU Pemilu dalam waktu dekat. Untuk itu, Dasco meminta semua pihak tidak meragukan kesiapan parlemen dalam membahas RUU Pemilu.

Komisi I DPR RI menegaskan, TNI Angkatan Laut (TNI AL) memiliki kewenangan untuk menghentikan kapal apa pun yang terindikasi melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Anggota DPR RI Komisi XI, Didik Haryadi mengajak diaspora Boyolali yang berada di seluruh dunia berkontribusi dalam membangun bangsa.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman buka suara terkait polemik sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, yang menggunakan dana APBN. Ia menegaskan, bahwa secara hukum tidak ada yang salah dalam kebijakan tersebut.

DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan investigasi terkait skandal penggunaan riset palsu oleh peneliti Indonesia dalam forum ilmiah dunia.