DPR RI

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengungkapkan bahwa kunci pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional,

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto batalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat, Selasa (10/06/2025).

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti kasus anggota Polri berinisial Aipda PS yang diduga melakukan pelecehan seksual, terhadap seorang perempuan korban pemerkosaan

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam meminta Pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat.

Masyarakat menantikan hasil evaluasi dan verifikasi tambang di Raja Ampat. Pasalnya lokasi tambang tersebut mengancam kerusakan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang akan mengeluarkan kebijakan terkait kemasan rokok, dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).