DPR RI.

Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Panja ini akan berisikan sedikitnya 23 orang anggota yang akan terlibat aktif membahas beleid tersebut.

DPR RI resmi menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI. Penetapan tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (1/10/2026).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Azis Subekti mendorong penguatan regulasi Satu Data Indonesia untuk mengatasi persoalan kebijakan publik yang dinilai tidak tepat sasaran akibat perbedaan, ketidakakuratan, maupun keterlambatan pembaruan data pemerintah.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, penertiban harus dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Komisi XIII DPR RI menyatakan, temuan bangunan yang diduga menjadi klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, akan menjadi bahan evaluasi tata kelola pemasyarakatan secara nasional. Temuan tersebut bakal dibahas dalam Panja Pemasyarakatan yang saat ini tengah berjalan di DPR RI.

Pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke area klaster mewah yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo meminta warga binaan yang turut menikmati "fasilitas mewah" bisa dikenakan sanksi. Sanksi itu bisa berupa isolasi maupun pemindahan ke Lapas Nusakambangan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, bahwa pemerintah masih menunggu DPR RI terkait pembahasan ambang batas presiden atau presidential threshold.