DPR RI

Indonesia dinilai tak bisa lagi menunda pengesahan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (UU KKS). Tanpa payung hukum yang kuat, koordinasi antarlembaga saat terjadi krisis siber disebut akan terus menemui jalan buntu. Meningkatnya serangan siber terhadap berbagai sektor strategis menjadi alarm serius bagi keamanan nasional di ruang digital.

Dia meminta Sekretariat Jenderal MPR RI untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik dan peserta terkait kronologi serta evaluasi atas kesalahan penilaian tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat akan menjadi bagian dari pengawasan DPR pada masa persidangan ini. Tercatat, sedikitnya ada 16 isu utama yang masuk dalam pengawasan parlemen.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan memastikan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), bukan alat kontrol pemerintah untuk membatasi hak publik di ruang siber.

Seluruh anak Indonesia yang kurang mampu berhak mendapatkan fasilitas hingga bantuan pendidikan dari pemerintah.

Romy juga menekankan pentingnya adaptasi strategi politik melalui pendekatan digital untuk menjangkau generasi muda (Gen Z).

Saan Mustopa menjelaskan, DPR hingga saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum masuk ke tahap pembahasan.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Nurdin Halid, menyoroti capaian Indonesia yang menduduki peringkat kedua sebagai negara paling tahan terhadap krisis energi, sebagaimana laporan terbaru J.P. Morgan.