Kumpulan Berita

DPR RI


Nasional
11 June 2025 20:35 WIB

Apakah Surat Pemakzulan Gibran Bepengaruh? Pakar Hukum: Berpengaruh kalau Diproses DPR

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengungkapkan bahwa kunci pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Nasional
11 June 2025 19:44 WIB

DPR Minta Wilayah Tambang di Raja Ampat yang Ditutup Dihijaukan Kembali

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Nasional
11 June 2025 19:33 WIB

Puan Angkat Isu Kesetaraan Gender di Konferensi Internasional AS

Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional,

Nasional
10 June 2025

Dukung Prabowo Batalkan Izin Tambang di Raja Ampat, DPR: Save Serambi Makkah

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto batalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat, Selasa (10/06/2025).

Nasional
10 June 2025

Oknum Polisi Cabuli Korban Pemerkosaan, DPR: Kegagalan Paling Telanjang dari Sistem Hukum

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menyoroti kasus anggota Polri berinisial Aipda PS yang diduga melakukan pelecehan seksual, terhadap seorang perempuan korban pemerkosaan

Nasional
10 June 2025

IUP Tambang di Raja Ampat Dicabut, DPR: Jadi Pembelajaran untuk Tidak Ugal-ugalan Terbitkan Izin 

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam meminta Pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat.

Hot Issue
9 June 2025

Menanti Hasil Investigasi Tambang Raja Ampat  

Masyarakat menantikan hasil evaluasi dan verifikasi tambang di Raja Ampat. Pasalnya lokasi tambang tersebut mengancam kerusakan.

Nasional
9 June 2025

DPR Minta RPMK Industri Tembakau Dievaluasi

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang akan mengeluarkan kebijakan terkait kemasan rokok, dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).