DPR RI

RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan lain sebagainya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun meski telah mendapat Pagu Anggaran 2027 senilai Rp139,19 triliun. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang sejumlah kebutuhan Polri, seperti penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, dan pengamanan VVIP.

Pengamat hukum dan politik, Pieter C Zulkifli meminta DPR RI membuktikan komitmennya dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia mengingatkan kesepakatan DPR dengan demonstran tidak boleh sekadar menjadi ?? obat penenang” untuk meredam kemarahan publik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut pihaknya telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), sepanjang Tahun Sidang 2025-2026. Selain itu, DPR RI akan melanjutkan pembahasan sejumlah RUU pada tahun sidang berikutnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna memperingati ulang tahun ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

DPR RI tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Bahkan, ada target RUU tersebut harus rampung pada 15 Desember 2026.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) AH Bimo Suryono, mengatakan komitmen tersebut perlu terus dikawal agar tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut dinilai menjadi momentum untuk menuntaskan regulasi yang telah lama dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.