DPR RI

Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset rampung dan dapat disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI paling lambat Desember 2026. Waktu efektif yang tersedia bakal dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembahasan.

Calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman memaparkan visi strategisnya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Anggota Komisi IV DPR RI M. Habibur Rochman menyatakan dirinya tak pernah mengusulkan pemblokiran rekening aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok ke salah satu bank BUMN. Ia mengaku tak punya wewenang untuk mengusulkan pemblokiran rekening bank tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan, tidak mengajukan permintaan pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun kecewa karena Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana terkait konflik agraria struktural di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum bagi PT Timah untuk membeli sekitar 3.000 ton timah milik masyarakat di Pulau Belitung yang saat ini menumpuk di gudang perusahaan.

Komisi III DPR RI menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang membahas persoalan pidana dalam konflik agraria struktural. Penundaan dilakukan setelah Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono tidak hadir dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, peluang pengangkatan menjadi PNS dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus memberikan kepastian terhadap status dan kesejahteraan para guru.