Dpr Ri

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan 15 produk obat bahan alam (OBA) yang diketahui mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Salah satunya adalah sildenafil sitrat.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, tertutup kemungkinan R-KUHAP disahkan dalam masa sidang DPR saat ini.

Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mendorong pemerintah Indonesia agar lebih aktif menyikapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan judi online (judol). Pasalnya, tidak sedikit Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan orang dan judi online di luar negeri.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera yang telah mencapai 694 titik panas (hotspot). Ia menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengawasan guna mencegah meluasnya karhutla.

Keputusan MK mempertegas bahwa wamen dilarang merangkap jabatan. Oleh karena itu, dia meminta agar putusan tersebut harus dijalankan oleh Pemerintah.

Komisi III DPR dinilai telah menunjukkan respons yang cepat dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya transparansi dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). DPR bahkan mengunggah draf RKUHAP ke situs web resmi agar bisa diakses dan dipantau oleh publik.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menanggapi wacana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang disuarakan sejumlah aktivis.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai, temuan 212 merek beras yang tidak sesuai standar kualitas, karena lemahnya sistem distribusi pangan nasional dan tidak transparannya jalur pengawasan, menjadi faktor utama suburnya praktik curang ini.