DPR RI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera yang telah mencapai 694 titik panas (hotspot). Ia menekankan pentingnya optimalisasi sistem pengawasan guna mencegah meluasnya karhutla.

Keputusan MK mempertegas bahwa wamen dilarang merangkap jabatan. Oleh karena itu, dia meminta agar putusan tersebut harus dijalankan oleh Pemerintah.

Komisi III DPR dinilai telah menunjukkan respons yang cepat dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya transparansi dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). DPR bahkan mengunggah draf RKUHAP ke situs web resmi agar bisa diakses dan dipantau oleh publik.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menanggapi wacana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang disuarakan sejumlah aktivis.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menilai, temuan 212 merek beras yang tidak sesuai standar kualitas, karena lemahnya sistem distribusi pangan nasional dan tidak transparannya jalur pengawasan, menjadi faktor utama suburnya praktik curang ini.

Adapun rapat ini membahas RUU Penyiaran. Ia menilai, keberadaan akun ganda bisa merusak dan disalahgunakan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga, memastikan bakal menyerap aspirasi para jemaat gereja untuk dibawa ke parlemen, khususnya Gereja Pentakosta.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Iman Syukri menegaskan, bahwa Fraksinya akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai prioritas legislasi nasional.