Dpr Ri

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menegaskan, bahwa kedudukan Polri idealnya tetap berada di bawah Presiden. Menurutnya, wacana yang mengusulkan Polri ditempatkan di bawah kementerian merupakan gagasan yang justru mundur.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengungkap peran penting Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam mempercepat ketahanan pangan nasional, khususnya pencapaian swasembada jagung.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal IV tahun 2025 di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

Menurut Azis, langkah strategis tersebut untuk memperbesar kapasitas mesin negara serta mengejar percepatan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan hanya orang yang benar-benar melakukan kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Ia menegaskan, dalam dua undang-undang tersebut telah diatur sejumlah pasal pengaman.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas. Langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai wacana peninjauan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan demokrasi, bukan sebagai kemunduran politik.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai capaian yang disampaikan Polri sepanjang 2025 mencerminkan reformasi yang dijalankan Korps Bhayangkara mulai dirasakan langsung masyarakat.