DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menilai pengakuan internasional terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO serta penggunaannya di puluhan negara merupakan momentum strategis bagi bangsa. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan meningkatnya posisi Indonesia di panggung global.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti temuan terkait besarnya dana milik pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan hingga mencapai Rp 234 triliun. Ia menilai hal itu menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah telah menuntaskan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menyoroti lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di DKI Jakarta yang dilaporkan mendekati dua juta kasus sejak Juli hingga Oktober 2025.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan keprihatinannya atas peristiwa memilukan yang menimpa seorang ibu hamil di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perempuan tersebut harus ditandu sejauh 7 kilometer untuk mencapai puskesmas saat hendak melahirkan.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyampaikan pihaknya masih menunggu hasil rekomendasi dari mahkamah partai terkait anggota DPR RI yang berstatus nonaktif, yang memicu aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Kesetjenan DPR RI akan meluncurkan sebuah aplikasi khusus yang berisi laporan pertanggungjawaban anggota DPR selama masa reses di daerah pemilihan (dapil).

Pihak Setjen DPR RI mengusulkan agar nilai dana reses untuk anggota DPR RI periode 2024-2029 bertambah menjadi Rp702 juta.