DPR

Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk diteruskan ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (20/7/2026), Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyatakan seluruh pembahasan tingkat I telah rampung dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan membatasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu perlu dikaji secara matang. Menurutnya, kebijakan tersebut akan sulit diterapkan di sekolah negeri karena berpotensi menimbulkan kecemburuan antarsiswa.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), usai menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) untuk memprioritaskan penataan taxiway Bandara Halim Perdanakusuma.

Penyusunan Buku Anotasi KUHAP bertujuan memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar memberikan masukan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) yang saat ini digodok DPR RI

Marwan menyinggung hadirnya undang-undang Perkawinan. Dimana, dalam regulasi itu diatur secara tegas adanya pasangan antara laki-laki dan perempuan.

Komisi II DPR RI membuka peluang melakukan kunjungan ke sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Walubi, serta partai politik nonparlemen untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.