ESDM.

Besarnya produksi nasional tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan harga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan skema pemberian kuota impor BBM 2026 dengan tidak sekaligus memberikan satu tahun penuh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan legalitas bagi 45.000 sumur rakyat. Kebijakan ini mengubah status penambang rakyat menjadi mitra legal yang berkontribusi pada ketahanan energi.

Pemangkasan produksi nikel ini mempertimbangkan kapasitas produksi dan smelter di dalam negeri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat di pembukuan Kementerian ESDM sebesar Rp138,37 triliun, di mana target awal yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 sebesar Rp127,44 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai USD31,7 miliar.

Pemerintah akan menghentikan impor solar mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut akan ditopang oleh peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, khususnya setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan kuota impor terhadap operator SPBU swasta untuk tahun 2026.