Fatwa Mui

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk berdiskusi (tabayyun) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa Pajak Berkeadilan yang baru saja ditetapkan. Fatwa tersebut menyoroti masalah pajak yang berulang dan ketidakadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama yang menimpa rakyat.

Niam mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

Ini hukum menggunakan parfum dengan kandungan alkohol menurut Islam.

Fatwa terkait vasektomi ini telah berkali-kali dibahas seiring perkembangan teknologi, khususnya di bidang kedokteran.

MUI menilai bantuan kemanusiaan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel untuk Palestina hanyalah bentuk kamuflase.

Fatwa-fatwa ini merupakan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada Mei 2024.