Sebanyak 63.000 orang jamaah umrah gagal diberangkatkan oleh pihak First Travel.

Pengajuan PK yang dilakukan bos First Travel lantaran mereka mengklaim telah memiliki sejumlah bukti baru

BPKN meminta pemerintah atas nama negara hadir memberikan rasa keadilan terhadap jemaah umrah terkait kasus penipuan First Travel.

Putusan MA mengenai penyitaan harta dan aset First Travel yang diserahkan ke negara membuat Menag Fachrul Razi angkat bicara.

Penipuan yang dilakukan oleh First Travel tidak ada kerugian negara diakibatkan dari kasus ini.

First travel disita negara, dan pemerintah tidak boleh tidak setuju.

Kemenkeu memastikan aset milik First Travel bisa disita oleh negara jika hal tersebut memang menjadi putusan dalam sidang.

Vonis itu diketok Pengadilan Negeri (PN) Depok dan dikuatkan di tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA).