Hoaks.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai merespons maraknya informasi bohong (hoaks) yang mencatut namanya. Ia menegaskan tengah mempertimbangkan langkah hukum, termasuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.

Pemerintah Indonesia sendiri siap mengambil peran sebagai mediator dalam dinamika konflik yang terjadi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan kabar yang beredar di media sosial mengenai prediksi gempa megathrust yang akan mengguncang seluruh Indonesia pada 2026 adalah hoaks.

Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan menegaskan, bahwa masa depan lingkungan, kualitas kehidupan sosial, serta keberlanjutan Provinsi Riau sangat bergantung pada keberanian generasi muda untuk peduli dan bertanggung jawab.

Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian.

Evident Institute memperingatkan bahwa Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) pada tahun 2026 berpotensi digunakan secara lebih sistematis dan terstruktur sebagai alat untuk mengganggu stabilitas negara, khususnya dalam menghambat pelaksanaan kebijakan dan program strategis pada momen fiskal yang krusial.

BMKG menegaskan informasi yang beredar di masyarakat terkait terdeteksinya fenomena squall line serta ancaman badai ekstrem khusus pada malam pergantian tahun 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 adalah tidak benar atau hoaks.

OJK memastikan tidak pernah mengeluarkan pernyataan pemutihan utang atau penghapusan data pinjaman online bagi nasabah yang menunggak.