Hoax

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia Muhammad Qodari mengusulkan agar tiap akun media sosial terhubung dengan identitas yang jelas, seperti nomor telepon hingga kartu tanda penduduk (KTP). Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi penyebaran hoaks dan disinformasi yang banyak berasal dari akun-akun anonim di ruang digital.

Corporate Secretary MNC Group dan Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution, menjadi salah satu narasumber dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Puan awalnya menyebut di tengah derasnya arus informasi, semua pihak harus menjaga ruang publik agar tidak di isi oleh pihak yang mau memecah belah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi meningkatnya penyebaran informasi bohong atau hoaks menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu memperkuat pengawasan terhadap ruang digital nasional. Sebab, penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, dan perang narasi di media sosial semakin masif sehingga berpotensi mengganggu persatuan bangsa apabila tidak ditangani secara serius.

Menurutnya, polisi sering melakukan sosialisasi tentang keselamatan dalam berkendara pada masyarakat. Khususnya, kaitannya dalam berkendara dan berlalu lintas.

Mpok Atiek menilai, isu tersebut adalah doa agar dirinya panjang umur di usia 7 dekade.

Beredar sebuah unggahan video singkat di media sosial TikTok dari akun @kusuma_lovers_007 yang menyebutkan bahwa Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan korupsi yang dilakukan secara syariah dan prosedur yang tepat serta aman. Narasi mengenai dibolehkannya korupsi tersebut merupakan informasi palsu atau hoaks yang mencatut nama Kementerian Agama (Kemenag) dan Menag.