Kumpulan Berita

hukum.


Hot Issue
31 August 2025

Prabowo: Merusak Fasilitas Umum Artinya Menghamburkan Uang Rakyat

Presiden Prabowo mempersilakan penyampaian aspirasi damai, namun mengecam keras tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum. Prabowo menginstruksikan aparat untuk menindak tegas pelaku perusakan demi melindungi rakyat dan uang rakyat.

Kampus
31 August 2025

Daftar Jurusan Kuliah yang cocok Untuk Jadi Anggota Polisi

Ingin jadi polisi? Pilih jurusan kuliah yang tepat! Hukum, Psikologi, IT, hingga Kedokteran bisa jadi bekal berharga untuk karier di kepolisian. Simak daftar lengkapnya!

Hot Gossip
14 August 2025

JPU Tolak Pleidoi Fariz RM, Tak Percaya Penyesalannya soal Narkoba

JPU menolak pleidoi Fariz RM dalam kasus narkoba dan menyatakan tidak mempercayai penyesalannya. JPU meminta hakim menghukum Fariz RM sesuai tuntutan enam tahun penjara dan denda Rp800 juta.

Hot Gossip
30 July 2025

Kuasa Hukum Vadel Badjideh Bakal Hadirkan Saksi Misterius, Siapa Dia?

Kuasa hukum Vadel Badjideh akan menghadirkan saksi fakta misterius dalam sidang lanjutan kasus asusila. Siapa sosok yang dikenal banyak orang dan mengetahui perkara ini?

Nasional
14 July 2025

Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan

Komnas Perempuan mengusulkan ada tindak lanjut sebuah laporan yang diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Nasional
21 June 2025

Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!

Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan pelaksanaan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dilakukan dengan mekanisme ketat dan berlapis.

Nasional
12 June 2025

Pengawasan dan Penegak Hukum Kejaksaan Dinilai Perlu Diperkuat

Pemberitaan tentang mantan camat di Semarang menyerahkan setoran kepada penegak hukum, polisi dan jaksa, dinilai penegakan hukum masih lemah.

Nasional
30 May 2025

Pengamat Nilai Reformasi Polri Perlu Dilakukan dengan Kontrol Kelembagaan

Reformasi Polri dinilai perlu dilakukan dengan kontrol kelembagaan dan pembatasan kewenangan mutlak. Hal tersebut dianggap dapat mencegah terjadinya abuse of power dalam sektor pengakan hukum.