Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat penegak hukum tidak memperjual belikan hukum atau menjadikan hukum sebagai industri.

Dalam kaitan tersebut, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi.

Peradi terpecah menjadi tiga, dengan tiga ketua umum yang berbeda sejak Musyawarah Nasional (Munas) 2015.

Nantinya MoC yang ditandatangani dua negara tersebut bisa memberikan kerangka hukum dan kerja sama pada isu-isu “Legal System”

Tim kuasa hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Fauzie Yusuf Hasibuan akan mengajukan banding.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terpidana I Made Sumantra (IMS) dalam sidang kasus dugaan memberi keterangan palsu.

Ronny diterima oleh Wakil Ketua Umum Peradi, Hermansyah Dulaimy dan sejumlah pengurus dari DPN Peradi dan PBH Peradi.

Sudah menjadi kewajiban konstitusional kita bersama untuk mengarusutamakan hukum internasional ke dalam undang-undang nasional.