Kumpulan Berita

Hutan.


Hot Issue
22 July 2026

Tak Cuma Kayu, Hutan RI Simpan Potensi Ekonomi Bernilai Tinggi

Pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti komoditas unggulan daerah dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan nilai tambah

Nasional
12 July 2026

Menhut Pegang 'Kunci' dalam Perdagangan Karbon

Pemerintah resmi menjalankan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai upaya memperkuat mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Sistem ini diharapkan mampu memastikan proses pencatatan unit karbon berjalan akurat, transparan, mencegah terjadinya klaim ganda, sekaligus mempertemukan proyek karbon dengan ekosistem bursa karbon nasional.

Nasional
7 July 2026

Menhut Tegaskan Hutan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, sektor kehutanan memiliki peran strategis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth). Misalnya, melalui penerapan konsep green growth atau pertumbuhan hijau.

Hot Issue
13 May 2026

RI Bidik Pasar Karbon Global lewat Kredit Kehutanan

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Business Forum on Carbon Market di New York, Amerika Serikat.

Hot Issue
8 April 2026

Jangan Cuma Cari Untung, Kemenhut Ingatkan Pengusaha Jaga Ekosistem Hutan

Pengelolaan hutan tidak boleh semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi harus menjaga keseimbangan lingkungan

Hot Issue
Kamis 12 Februari 2026 17:46 WIB

Arah Baru Pemanfaatan Hutan, dari Kayu ke Karbon dan Jasa Lingkungan

Tidak lagi semata bertumpu pada produksi kayu, pengelolaan hutan kini diarahkan pada pengembangan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, karbon

Hot Issue
21 January 2026

Daftar 28 Perusahaan Perusak Kawasan Hutan yang Izinnya Dicabut Prabowo

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Nasional
20 January 2026

Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Imbas Bencana

Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.