Ibu Kota Nusantara

Pemerintah memastikan kelanjutan pembangunan IKN pada 2026 dengan anggaran Rp6,3 triliun yang dialokasikan melalui APBN. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, pembiayaan IKN tetap diproses melalui KPBU dan investasi swasta. Proyek IKN masuk RPJMN 2025-2029, tetapi Prabowo tidak menyinggungnya dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan pada tahun 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp6,3 triliun.

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima kunjungan dari Artha Graha Network milik konglomerat Tomy Winata.

Komitmen Badan Otorita untuk terus membuka ruang investasi yang sehat dan berkelanjutan di Nusantara.

Tidak ada rencana dari pemerintah membuat aturan mengenai penempatan tugas agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan keresahan dan tuntutan ke Kementerian PPN/Bappenas.

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengecam keras adanya praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Badan Otorita IKN bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur segera melakukan mitigasi