ICW

Tidak hanya jumlahnya yang minim, yaitu 10 persen dari total target prolegnas, substansi UU juga banyak menimbulkan polemik di masyarakat.

Dapat dikatakan, korupsi oleh anggota DPR dan DPRD periode 2014-2019 sangat memprihatinkan.

Sebagai badan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK).

ICW menyebut partai politik tidak tegas menutup buang bagi para calon anggota legislatif eks koruptor.

berharap agar cara memandang peran KPK bagi negera ini dapat berubah.