Kumpulan Berita
Menkeu Purbaya memilih mengembangkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai solusi rokok ilegal daripada pemusnahan. Langkah ini bertujuan membina pengusaha kecil dan menciptakan persaingan yang adil di industri tembakau.
Regulasi terbaru di industri tembakau bisa membuat penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) tergerus.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi.
Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus dapat mempertimbangkan keberlangsungan.
FSP RTMM-SPSI mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Apindo menegaskan perlunya langkah deregulasi yang nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan industri padat karya.
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) terus menuai kontroversi sehingga muncul desakan deregulasi.