Kumpulan Berita
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi.
Industri Hasil Tembakau (IHT) kini menghadapi tekanan berat imbas kebijakan di sektor tembakau.
Rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) harus dapat mempertimbangkan keberlangsungan.
Apindo menegaskan perlunya langkah deregulasi yang nyata dari pemerintah untuk menyelamatkan industri padat karya.
Aturan tembakau disepakati untuk direvisi. Sementara, rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) 2026 ditolak
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) berpotensi memberikan tekanan terhadap berbagai sektor.
Para buruh khawatir kembali adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di industri tembakau.