Kuasa hukum Pinangki menyatakan tidak ada peran Jaksa Agung ST Burhanuddin di kasus Djoko Tjandra.

Revisi undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tidak akan mengurangi kewenangan.

Kejagung berharap tersangka dapat segera terungkap.

Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat.

Pejabat yang dirotasi tersebut adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Pihaknya juga tidak mengetahui siapa yang memberikan surat jalan kepada Djoko Tjandra untuk dapat berpergian di dalam Indonesia.

Sesuai dengan Keppres para pejabat tersebut akan melaksanakan tugasnya terhitung sejak saat pelantikan.

Sebanyak 10,517 perkara pidana telah disidang secara online oleh jaksa dari 344 Kejaksaan Negeri (Kajari) di tengah pandemi Covid-19