Jalan Tol

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol, yang diproyeksikan mulai berlaku pada tahun 2028.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol.

Kementrian Pekerjaan Umum memastikan bahwa implementasi sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) saat ini masih berada pada tahap pra-uji coba, yang mencakup pelaksanaan functional test, dan belum memasuki fase uji coba secara luas.

Jalan Tol Harbour Road II sepanjang 9,69 kilometer dirancang sebagai jalan tol layang (elevated) dengan kecepatan desain 80 km per jam.

BPJT Kementerian PU mengungkapkan alasan investor asing masih belum tertarik menanamkan modal membangun jalan tol di Indonesia.

Minat investor asing terhadap proyek jalan tol di Indonesia masih menghadapi tantangan, salah satunya akibat proyeksi trafik yang kerap meleset dari target awal. Kondisi ini dinilai mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modal di sektor infrastruktur jalan.

Indikator terlihat dari kecepatan rata-rata kendaraan di ruas tol utama yang tetap tinggi selama periode puncak pergerakan.

Angka tersebut setara 63,79 persen dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan kembali hingga akhir periode arus balik.