Jalan Tol

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian bahwa pemerintah membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol, sekaligus membatalkan kebijakan pajak tambahan yang sebelumnyamenyasar masyarakat berpenghasilan tinggi.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menerapkan kebijakan perpajakan baru, termasuk isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol, yang diproyeksikan mulai berlaku pada tahun 2028.

Kementrian Pekerjaan Umum memastikan bahwa implementasi sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) saat ini masih berada pada tahap pra-uji coba, yang mencakup pelaksanaan functional test, dan belum memasuki fase uji coba secara luas.

Transformasi digital memainkan peran strategis. PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjawab tantangan tersebut melalui Travoy.

Jalan Tol Harbour Road II sepanjang 9,69 kilometer dirancang sebagai jalan tol layang (elevated) dengan kecepatan desain 80 km per jam.

Minat investor asing terhadap proyek jalan tol di Indonesia masih menghadapi tantangan, salah satunya akibat proyeksi trafik yang kerap meleset dari target awal. Kondisi ini dinilai mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modal di sektor infrastruktur jalan.

Pemerintah akan melakukan uji coba kembali sistem pembayaran jalan tol nir henti nir sentuh atau multi lane free flow (MLFF) .