Judicial Review

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawah juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Salah satunya adalah JR yang dilayangkan PKS terkait Presidential Threshold 20 persen juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut berisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sejumlah Undang-Undang yang berujung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya:

Kuasa hukum Habib Rizieq bakal mengajukan judicial review ke MK usai praperadilannya gugur. 

Herman Herry mengatakan dirinya menghargai sikap pimpinan KPK yang mengugat UU KPK tersebut melalui jalur konstitusi.

Sebanyak 13 orang mengajukan JR terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK