Kasus korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, pada Senin (13/4/2026). Penahanan dilakukan usai ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara, sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Presiden menekankan tanpa pengelolaan dan perlindungan kekayaan negara yang baik, mustahil kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menolak menunjukkan ijazah aslinya sebagaimana permintaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jokowi menegaskan ijazah hanya akan ditunjukkan di persidangan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah dokumen keuangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mengimbau para hakim untuk tidak berpolitik saat menangani perkara. Hakim diingatkan agar menjaga wibawa dan menjunjung marwah pengadilan dengan bersikap netral serta independen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, pada Selasa (7/4/2026). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara. KPK menegaskan akan tunduk dan mematuhi putusan tersebut.

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menanggapi tudingan terkait pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan yang disebut tidak bermanfaat dan merugikan negara.