Kasus korupsi.

Langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), yang konsisten memasukkan unsur kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi dinilai sebagai terobosan hukum yang kredibel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak dapat melakukan penindakan terhadap sektor pemerintah maupun swasta, jika belum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Hal itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pakar hukum pidana Chairul Huda membeberkan hasil eksaminasi sejumlah pakar terhadap putusan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, dan produk kilang minyak di PT Pertamina.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa istri mantan Menteri Perhubungan periode 2019??"2024, Budi Karya Sumadi, yakni Endang Sri Haryatie.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkapkan alasan rapat daring melalui Zoom di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak diperbolehkan untuk direkam.

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Medan dan Riau, terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME). Penggeledahan tersebut dilakukan di sekitar 20 lokasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, eks Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS) absen pada panggilan Senin (2/3/2026).