Kasus korupsi

Menteri Agama Ad Interim tahun 2022, Muhadjir Effendy, mengakui sempat berkirim surat kepada Pemerintah Arab Saudi terkait pengalihan kuota haji tambahan. Surat bernomor B-206 tertanggal 4 Juli 2022 tersebut dikirim atas permintaan Bos Maktour sekaligus Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), Fuad Hasan Masyhur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraeni (VLA), pada Senin (31/8/2026). Penyitaan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar.

Tim kuasa hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah meluruskan informasi mengenai barang yang dimohonkan untuk dikembalikan dalam gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penyitaan.

Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permohonan pengalihan penahanan, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan daerah, terutama proyek bernilai besar yang dinilai memiliki risiko penyimpangan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak tak berhenti mengusut dugaan korupsi transfer pricing pada PT Toba Pulp Lestari (TPL) hanya dari sisi petugas pajak. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, meminta penyidik turut menelusuri pihak perusahaan, termasuk pemilik dan pengambil keputusan strategis.