Kasus korupsi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah dokumen keuangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mengimbau para hakim untuk tidak berpolitik saat menangani perkara. Hakim diingatkan agar menjaga wibawa dan menjunjung marwah pengadilan dengan bersikap netral serta independen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, pada Selasa (7/4/2026). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara. KPK menegaskan akan tunduk dan mematuhi putusan tersebut.

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menanggapi tudingan terkait pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan yang disebut tidak bermanfaat dan merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset berupa rumah milik Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap pengusaha rokok, terkait kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Dari lima saksi yang dipanggil, tiga di antaranya merupakan pengusaha rokok.

Langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), yang konsisten memasukkan unsur kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi dinilai sebagai terobosan hukum yang kredibel.