Kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset berupa rumah milik Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda (Purn) Leonardi, membantah bahwa pengadaan satelit 123 derajat bujur timur di lingkungan Kementerian Pertahanan menyebabkan kerugian keuangan negara. Menurutnya, tidak ada kerugian senilai Rp306 miliar sebagaimana yang diklaim oditur militer atau jaksa penuntut umum (JPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap pengusaha rokok, terkait kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Dari lima saksi yang dipanggil, tiga di antaranya merupakan pengusaha rokok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak dapat melakukan penindakan terhadap sektor pemerintah maupun swasta, jika belum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Hal itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pakar hukum pidana Chairul Huda membeberkan hasil eksaminasi sejumlah pakar terhadap putusan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, dan produk kilang minyak di PT Pertamina.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana gratifikasi terkait produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diduga mengalir kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkapkan alasan rapat daring melalui Zoom di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak diperbolehkan untuk direkam.

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, rampung menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.