Kumpulan Berita
Uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Kejaksaan tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva mengatakan, tidak ada pelanggaran UUD atas kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan
Belakangan menuai pro kontra karena jika kewenangan kejaksaan menangani diamputasi, korupsi bisa kian merajalela.
Pemilu 2024, Kejaksaan Bentuk 38 Posko Gakkumdu di Sumut
Kejaksaan memiliki kewenangan konstitusi untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas kewenangan kejaksaan mengusut kasus korupsi dinilai tidak berdasar.
Materi Judicial Review tersebut menunjukkan tidak adanya keinginan agar Indonesia maju dan terbebas dari korupsi.
MUI mempertanyakan maksud dari uji materi kewenangan Kejaksaan Agung dalam menindak kasus-kasus korupsi.