Kumpulan Berita

Kemendagri.


Nasional
14 May 2025

Menkum Tunggu Kemendagri Soal Bekukan Ormas Bergaya Preman

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri untuk membekukan badan hukum organisasi masyarakat bergaya preman yang meresahkan.

Nasional
8 May 2025

Mendagri: Ormas Melanggar Hukum Pidana, Ditindak Kepolisian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa organisasi masa (ormas) yang melanggar hukum pidana akan ditindak oleh pihak Kepolisian.

Nasional
6 May 2025

Jalani Sanksi Usai Liburan Tanpa Izin, Ini Sederet Tugas Lucky Hakim di Kemendagri

Magang tersebut merupakan bentuk sanksi pembinaan atas tindakan Lucky yang bepergian ke luar negeri tanpa izin.

Nasional
6 May 2025

Lucky Hakim Pakai Seragam ASN Ketika Magang di Kemendagri, Tugas Daerah Diserahkan ke Wabup Indramayu

Bupati Indramayu, Lucky Hakim memulai proses pembinaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (6/5/2025).

Nasional
6 May 2025

Jalani Sanksi Magang, Bupati Lucky Hakim Naik Taksi ke Kemendagri

Bupati Indramayu, Lucky Hakim menyambangi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dengan menggunakan taksi.

Nasional
6 May 2025

Liburan Keluar Negeri Tak Lapor, Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang di Kemendagri Hari Ini

Bupati Indramayu Lucky Hakim mulai menjalani masa pembinaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai hari ini Selasa (6/5/2025). Lucky dikenakan sanksi magang buntut liburan keluar negeri tanpa izin.

Nasional
5 May 2025

Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang di Kantor Kemendagri Besok

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim akan mulai menjalani masa pembinaan di Kemendagri mulai hari Selasa, 6 Mei 2025, besok.

Nasional
5 May 2025

Wamendagri Akui Ada Laporan soal Ormas Ganggu Iklim Investasi di Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sudah mendapatkan laporan terkait adanya organisasi masyarakat (Ormas) yang coba mengganggu tumbuh kembangnya investasi di daerah.