Kemendagri

Revisi ini merupakan usul inisiatif DPR RI dan bertujuan menyelaraskan UU Pemda dengan sejumlah regulasi lain.

Pemerintah terus memperkuat integrasi kebijakan dan operasional penyelenggaraan layanan 112, sekaligus mendorong percepatan implementasinya di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Pemerintah memperkuat integrasi kebijakan dan operasional penyelenggaraan Layanan 112 sekaligus mendorong percepatan implementasinya di seluruh Indonesia.

Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayahan dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya dapat dilakukan pada desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.

Yusharto memastikan, bahwa data inovasi daerah yang disampaikan kepada Kemendagri telah melalui proses kurasi dan penilaian berlapis.

Partai Perindo saat ini telah memberi warna langsung penyelenggaraan pemerintahan Prabowo Subianto.

Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat.