Kumpulan Berita

Kemenhan.


Nasional
28 August 2026 02:05 WIB

Alasan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Dijual, Wamenhan: Tak Penuhi Syarat Tugas TNI

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelaskan alasan pemerintah melelang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Kapal latih TNI Angkatan Laut (TNI AL) tersebut dilelang karena sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas dan fungsi pokok TNI AL.

Hot Issue
19 August 2026

Anggaran Pertahanan Tembus Rp329,5 Triliun di RAPBN 2027, Naik Rp30 Triliun

Anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp329.472,0 miliar

Hot Issue
18 August 2026

Anggaran BGN dan Kemenhan di RAPBN 2027 Jadi Sorotan, Siapa yang Terbesar?

Realisasi belanja menunjukkan adanya dinamika penyerapan anggaran dan pemenuhan kebutuhan strategis nasional di sejumlah kementerian

Nasional
12 March 2026

Pengelolaan TMP Kalibata Beralih ke Kemenhan Mulai 1 April 2026

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, akan dialihkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mulai 1 April 2026.

Hot Issue
Selasa 17 Februari 2026 17:02 WIB

BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan BGN hingga Kemenhan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan pemeriksaan laporan keuangan Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025.

Kampus
7 January 2026

Cek Syarat Daftar dan Link Pendaftaran Rekrutmen PPPK Kementerian HAM 2026

Cek di sini syarat daftar dan link pendaftaran rekrutmen PPPK Kementerian HAM 2026. Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 mulai 7 Januari 2026.

Health
29 December 2025

Ayu Aulia Curhat Alami Depresi Terima Hujatan Usai Dilantik Jadi Tim Kreatif GBN-MI

DJ sekaligus model, Ayu Aulia mengaku depresi karena hujatan yang diterimanya usai dilantik menjadi salah satu anggota tim kreatif Dewan Pengawasan Nasional Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia.

Hot Issue
3 September 2025

Sri Mulyani Bebaskan PPN Kuda Kavaleri untuk TNI dan Kemenhan

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.