Kumpulan Berita

Kemenhut


Nasional
9 December 2025

Imbas Banjir dan Longsor, Kemenhut Hentikan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu di Sumatera

Kebijakan ini diambil setelah temuan kayu hanyut yang terbawa arus saat banjir melanda 3 provinsi tersebut.

Nasional
9 December 2025

Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut Dimanfaatkan untuk Pemulihan Pascabanjir

Hal ini untuk mempercepat pemulihan di 3 provinsi yang terdampak berat, dengan tetap menjaga aspek legalitas serta mencegah penyalahgunaan.

Nasional
4 December 2025

DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli

Oleh karena itu, bukan suatu sikap yang salah bila ada menteri di Kabinet Merah Putih mundur akibat gagal mengatasi banjir Sumatera. Menurutnya, itu merupakan sikap mulia.

Hot Issue
30 November 2025

Viral Kayu Gelondongan Terbawa Banjir di Sumatera, Kemenhut Ungkap Pemiliknya

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) buka suara soal viralnya video kayu gelondongan hanyut terseret banjir di Sumatera Utara.

Nasional
28 November 2025

Pemerintah Pastikan Habitat Gajah Tak Terganggu saat Restorasi Taman Nasional Tesso Nilo

Restorasi akan fokus dilakukan dengan luasan 31 ribu hektare, yang nantinya akan berkembang menjadi 80 ribu hektar di Taman Nasional Tesso Nilo.

Nasional
18 November 2025

Butuh Polri di Kemenhut, Menteri Raja Juli Ungkap Sederet Alasannya!

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan jika Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membutuhkan anggota Polri. Kendati dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Hot Issue
11 November 2025

Kemenhut Siapkan 4 Aturan untuk Perdagangan Karbon RI

Keempat regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk membangun pasar karbon yang kredibel

Nasional
10 November 2025

DPR Minta Kemenhut dan Polri Awasi Ketat Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

Terbongkarnya tambang pasir ilegal yang merusak kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Magelang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu, mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPR RI. Tambang ilegal tersebut dilaporkan merugikan negara hingga Rp3 triliun.