kemenkeu ri

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja positif hingga April 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat total penerimaan sebesar Rp100,6 triliun atau tumbuh 0,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kontribusi mencapai 29,9 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja positif hingga April 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat total penerimaan sebesar Rp100,6 triliun atau tumbuh 0,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kontribusi mencapai 29,9 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan hoaks pada video tiruan berbasis kecerdasan buatan (deepfake) yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Video menyesatkan tersebut menjelaskan adanya satu keluarga yang mendadak kaya setelah mengklaim dana hibah dari Menkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lapangan guna mengurai sumbatan logistik yang terjadi di pelabuhan. Langkah tegas ini diambil di tengah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebenarnya sudah bergerak cepat, namun masih terganjal oleh masalah operasional di pelabuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lapangan guna mengurai sumbatan logistik yang terjadi di pelabuhan. Langkah tegas ini diambil di tengah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebenarnya sudah bergerak cepat, namun masih terganjal oleh masalah operasional di pelabuhan.

Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah resmi merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Keputusan ini diambil setelah melalui proses diskusi panjang, termasuk menyelaraskan sejumlah perbedaan pandangan antara kedua belah pihak menjelang tahap akhir finalisasi.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 membawa kepastian hukum baru mengenai tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Regulasi yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mempertegas batasan serta kriteria badan usaha yang berhak memanfaatkan tarif pajak murah di Indonesia.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 membawa kepastian hukum baru mengenai tata cara dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Regulasi yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini mempertegas batasan serta kriteria badan usaha yang berhak memanfaatkan tarif pajak murah di Indonesia.