kemenkeu ri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Mereka dicopot dari jabatannya diterpa isu internal di kementerian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar baik usai pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings di Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, S&P memberikan sinyal kuat bahwa peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia akan tetap bertahan di level BBB dengan outlook stabil untuk dua tahun ke depan.

Kementerian Keuangan mennyatakan video yang beredar bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp85 juta adalah tidak benar.

Kementerian Keuangan mencatatkan transaksi atas hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp78,4 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan lelang periode sebelumnya di angka Rp58,22 triliun. Nilai penawaran dari investor atas instrumen utang ini didapat dari penyelenggaraan lelang pada Selasa (14/4/2026).

Pemerintah menetapkan aturan baru terkait penyelesaian barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Regulasi yang diundangkan pada 31 Desember 2025 tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan investasi telah menyentuh angka Rp22,73 triliun hingga 31 Januari 2026. Jumlah ini merupakan bagian dari total pagu anggaran pembiayaan investasi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp203,06 triliun.

Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memastikan bahwa informasi mengenai penggeledahan rumah para pejabat Direktorat Jenderal Pajak oleh Kejaksaan Agung adalah tidak benar (hoaks).