kemenkeu ri

Pemerintah resmi membentuk Satgas Percepatan Program Strategis sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2025 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, soal data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penanganan permasalahan utang yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh, idealnya dilakukan melalui PT Danareksa (Persero) atau Danantara, sebagai entitas yang kini mengelola dividen BUMN.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan regulasi terkait penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menelaah rencana penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di dua Bank Pembangunan Daerah (BPD), yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya belum berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan penolakannya terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty jika dilakukan secara reguler. Hal ini karena tax amnesty jilid III kembali dibahas di parlemen pada akhir 2024 lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memperketat pengawasan terhadap arus barang di jalur hijau Bea Cukai sebagai bagian dari upaya meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan. Namun, langkah tersebut berpotensi memperpanjang waktu dwelling time atau lama inap barang di pelabuhan.