Kemenkeu.

Penurunan BI-Rate 25 bps dan penempatan Rp200 triliun di bank BUMN oleh pemerintah diharapkan menjadi stimulus ganda untuk mendorong kredit sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sinergi fiskal dan moneter membutuhkan komitmen perbankan dan pengawasan ketat.

Kemenkeu kembali menunda konferensi pers APBN Kita, menimbulkan spekulasi terkait perubahan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan dampaknya pada kebijakan fiskal. Publik dan media harus menunggu update resmi kondisi fiskal terbaru.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menguat setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. BPN, yang sejak lama diinginkan Prabowo, diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti pentingnya BPN yang sempat tertunda di era Jokowi karena penolakan Sri Mulyani.

Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi akan segera diresmikan setelah pergantian Menteri Keuangan. Wacana ini sebenarnya sudah lama ada sejak era Jokowi namun terhambat. Kini, Prabowo kembali menghidupkannya, terutama setelah tidak ada Sri Mulyani di Kemenkeu. Mungkinkah BPN akan terwujud?

Kabar baik bagi pekerja! Pemerintah sedang mengkaji kelanjutan BSU Rp600 ribu di September 2025. Guru PAUD juga masih berpeluang dapat BSU. Cek info lengkap dan stimulus ekonomi lainnya di sini!

Komisi XI DPR RI menyoroti utang pemerintah yang jatuh tempo sebesar Rp1.300 triliun. Anggota DPR mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang tersebut dan meminta Menteri Keuangan menyusun strategi penyelesaian utang jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penghormatan dan apresiasi mendalam kepada pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa mengakui tugas yang diembannya tidaklah mudah.