Kemenkeu.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi vital Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengawasi kepatuhan pajak

Kementerian Keuangan dijadwalkan kembali menyelenggarakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 7 Juli 2026. Dalam lelang ini, pemerintah menawarkan sembilan seri obligasi negara berdenominasi rupiah dengan kisaran tingkat kupon mulai dari 5,87500 persen hingga 7,12500 persen, serta nilai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) salah satunya berisi reformasi tata kelola pasar modal melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagaimana tertuang dalam perubahan Pasal 8.

Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan serta mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efisien dan tepat sasaran

Pemerintah bersama Komisi XI DPR menyepakati dan mengetok usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menegaskan bahwa postur usulan anggaran tersebut disusun dengan tetap memegang prinsip kedisiplinan fiskal

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja positif hingga April 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat total penerimaan sebesar Rp100,6 triliun atau tumbuh 0,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kontribusi mencapai 29,9 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).