Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kedisiplinan pengelolaan anggaran, penyelesaian administrasi aset negara, hingga pengawalan ketat terhadap program strategis nasional.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 menembus Rp10.293,69 triliun, terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun (87,11 persen) dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun (12,89 persen). Dalam semester I 2026, total utang tersebut membengkak Rp655,79 triliun.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) BLU Kemenkeu memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam industri perkebunan kelapa sawit.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi vital Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengawasi kepatuhan pajak

Kementerian Keuangan dijadwalkan kembali menyelenggarakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 7 Juli 2026. Dalam lelang ini, pemerintah menawarkan sembilan seri obligasi negara berdenominasi rupiah dengan kisaran tingkat kupon mulai dari 5,87500 persen hingga 7,12500 persen, serta nilai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) salah satunya berisi reformasi tata kelola pasar modal melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagaimana tertuang dalam perubahan Pasal 8.

Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan serta mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efisien dan tepat sasaran