Kemenkeu

Kemenkeu menklarifikasi perrnyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perihal anggaran BPS Rp7 triliun untuk perbaiki data desil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya kedisiplinan pengelolaan anggaran, penyelesaian administrasi aset negara, hingga pengawalan ketat terhadap program strategis nasional.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 menembus Rp10.293,69 triliun, terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun (87,11 persen) dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun (12,89 persen). Dalam semester I 2026, total utang tersebut membengkak Rp655,79 triliun.

Pemerintah mengungkapkan hasil penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030 dengan total nilai mencapai Rp40 triliun.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi vital Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengawasi kepatuhan pajak

Melanjutkan agenda pada tahap sebelumnya, seleksi kali ini berfokus pada 2 program payung utama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) salah satunya berisi reformasi tata kelola pasar modal melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagaimana tertuang dalam perubahan Pasal 8.