Kemenkeu

Pemerintah memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara yang diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp24-25 triliun per tahun. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku Januari 2026.

Tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan pun diserahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp52,9 triliun per 15 Desember 2025.

Kementerian Keuangan secara resmi mengaktifkan berbagai instrumen kebijakan fiskal untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dukungan ini mencakup penyaluran bantuan langsung, alokasi dana darurat, hingga restrukturisasi pinjaman daerah.

Suahasil menjelaskan realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp345,1 triliun, setara 72,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memberantas peredaran barang ilegal di Indonesia.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar kepada 52 kabupaten di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana banjir bandang.