Kemenkeu

Tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan pun diserahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp44,55 triliun hingga 30 November 2025.

Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha (Satgas P2SP) melaporkan telah menerima total 10 aduan dari dunia usaha hingga akhir Desember 2025. Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai isu krusial yang menghambat iklim investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia.

Kementerian Keuangan secara resmi mengaktifkan berbagai instrumen kebijakan fiskal untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dukungan ini mencakup penyaluran bantuan langsung, alokasi dana darurat, hingga restrukturisasi pinjaman daerah.

Suahasil menjelaskan realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp345,1 triliun, setara 72,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara per Januari 2026.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar kepada 52 kabupaten di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana banjir bandang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi sorotan pemerintah daerah.