Kemenkeu

Kementerian Keuangan mencatatkan transaksi atas hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp78,4 triliun, atau lebih tinggi dibandingkan lelang periode sebelumnya di angka Rp58,22 triliun. Nilai penawaran dari investor atas instrumen utang ini didapat dari penyelenggaraan lelang pada Selasa (14/4/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2026 tidak akan turun dari capaian pertumbuhan 5,5 persen kuartal awal tahun. Bendahara negara menekankan optimismenya soal fundamental ekonomi nasional dan kinerja keuangan sejauh ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,5 persen

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai fenomena defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34 persen dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Namun, realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus bagi lulusan SMA atau sederajat pada Mei 2026 mendatang. Sebanyak 300 formasi akan dialokasikan untuk memperkuat jajaran teknis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik nakal di internal kementeriannya terkait sistem pelaporan perpajakan, CoreTax. Hal ini disinyalir menjadi penyebab sering ada kendala atau error saat digunakan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pemerintah menetapkan aturan baru terkait penyelesaian barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Regulasi yang diundangkan pada 31 Desember 2025 tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.